Network
Terpisah, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang Diana A Utami mengatakan, pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kemenakertrans.
Akan tetapi ia masih menunggu surat edaran dari Provinsi Banten untuk kemudian ditindak lanjuti dengan imbauan dari kabupaten.
"Jadi nanti dari kita ada surat imbauannya H-7 harus sudah dibayarkan didalam aturan," ujarnya
Baca Juga: Bahas Nasib Honorer dan PPPK, Helldy Agustian: Kota Cilegon Siap Jadi Tuan Rumah Rakorwil III Apeksi
Ia mengatakan, pihaknya juga sudah membuka posko pengaduan THR di bidang hubungan industrial.
Posko tersebut dibuat seperti tahun-tahun sebelumnya.
Bagi perusahaan yang tak membayarkan THR akan ada sanksi yang diberikan.
"Ada sanksi karena THR normatif jadi pasti ada sanksinya jika tidak dibayarkan," ucapnya.
Diana mengatakan, sanksi yang diberikan akan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemberian THR harus dalam bentuk uang sesuai aturan dan dihitung dari gaji.
Kemudian kata Diana, terkait boleh dicicil atau tidak pembayarannya tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Artinya yang terpenting harus dibayarkan.
