Network
"Apa masih dinafkahi atau tidak," katanya.
Menurut dia, setiap tahun kasus perceraian ASN selalu terjadi. Oleh karena itu MoU dengan Pengadilan Agama dievaluasi.
Evaluasi tersebut lebih menekankan pada hak-hak agar diberikan, perlindungan perempuan dan anak.
"Sebab itu berkaitan dengan gizi anak, sekolah anak dan stunting kedepannya," ucapnya.
Baca Juga: Tes Psikologi: 10 Pertanyaan Sederhana Ini Bisa Ketahui Berapa Banyak Malaikat di Dirimu
Meski demikian selama ini di BKPSDM sebelum ada perjanjian pun sudah dilakukan perlindungan anak dan perempuan. Bagi PNS laki-laki yang menceraikan istrinya tetap harus menafkahi sepertiga gajinya untuk makan istrinya, dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya.
"Mungkin pengadilan agama lebih pada itu (penekanan hak), kalau kita tidak dilakukan perjanjian juga sudah dilaksanakan. Kan PNS kena hukuman disiplin kalau tidak nafkahi mantan istrinya, bisa diadukan. Pengaduan ada tapi setelah ditegur dia nafkahi lagi mantan istrinya," katanya.
Surtaman mengatakan, perjanjian kerjasama atau MoU dengan Pengadilan Agama sudah dibayar sejak April 2022. Perjanjian berlaku lima tahun, tiap tahun dievaluasi.
"Saling berikan laporan terus masalahnya apa misal kesulitan dalam ini, PA kasih laporan ke kita, kerjasama yang baik. Tadi hadir Dinkes, Disdukcapil, DKBPPPA juga," ucapnya. ***
