Network
SERANG, (KB).- Rencana merger Bank Banten dengan BJB dinilai tidak diperlukan lagi, menyusul adanya upaya mengonversi dana kas daerah (kasda) senilai Rp 1.9 triliun menjadi penyertaan modal terhadap bank milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tersebut.
Koordinator Komisi III DPRD Banten Barhum HS meyakini, konversi kasda senilai Rp 1.9 triliun untuk penyertaan modal akan menjadikan Bank Banten sehat. Untuk realisasinya, konversi kasda tersebut masih harus melalui tahapan prosedur dimulai dari nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov dan DPRD Banten.
"Prosedur dari pemindahan itu. Jadi, sisa yang Rp 950 miliar penyertaan terdahulu itukan Perda Nomor 5 Tahun 2013, sisanya Rp 335 miliar. Ada beberapa format yang nantinya, apakah kita membuat perda baru sekaligus penyertaan modal Rp 1.9 triliun atau kita lakukan sisa yang Rp 335 miliar itu untuk pemulihan dan penyehatan Bank Banten," katanya saat ditemui usai rapat koordinasi Komisi III DPRD Banten dengan Sekda Banten di Sekretariat DPRD Banten, Kamis (18/6/2020).
Baca Juga : Mengonversi Kasda Jadi Penyertaan Modal Bank Banten, Gubernur Banten Ikut Saran OJK
Konversi kasda menjadi penyertaan modal otomatis membuat upaya merger Bank Banten ke BJB tak perlu lagi diteruskan. Sebab, penyertaan modal dengan nilai tersebut akan menjadikan Bank Banten sehat.
"Enggak perlu kita harus merger. Karena walaupun bagaimana penyertaan modal kan hal yang prioritas bagi Bank Banten untuk bisa lebih sehat," ujarnya.
Politisi PDIP ini menilai, Bank Banten lebih baik berdiri sendiri atau tak merger dengan BJB.
"Berdiri sendiri lah. Semua kan keinginan masyarakat Banten ingin Bank Banten ini sehat seperti bank lainnya," ujarnya.
Penyelamatan
Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi mengatakan, upaya yang akan dilakukan Pemprov Banten adalah penyelamatan sekaligus penyehatan Bank Banten. Terkait deadline waktu yang diberikan OJK sampai dengan 21 Juli ia meminta Pemprov Banten memanfaatkannya dengan baik.
