Network
KABAR BANTEN - Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismaharini, sempat menuai kritik dan sorotan hingga dianggap pencitraan saat blusukan di DKI Jakarta. Namun ternyata dalam blusukannya itu, banyak hal menyedihkan yang ditemukan Risma saat menyusuri kehidupan di kolong jembatan hingga kolong tol dan pemukiman pemulung.
Dari keluhan yang disampaikan warga, ada beberapa hal yang dikeluhkan warga. salah satu di antaranya, warga mngeluh karena sulit mendapatkan akses bantuan sosial dari pemerintah.
Hal itu terungkap staf Mensos Tri Rismaharini saat meninjau proses perekaman data kependudukan bagi warga marjinal/telantar yang kembali digelar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Jakarta, Minggu 14 Februari 2021.
Dalam perekaman data kependudukan itu, sebanyak 56 warga marjinal/telantar dari Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Swara Peduli dan LKS Sekar, diberikan akses untuk mendapat identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Sejak menjadi Mensoss, Tri Rismaharini telah melakukan kunjungan ke beberapa lokasi tempat tinggal warga marjinal/telantar seperti kolong jembatan Pegangsaan, kolong tol Gedong Panjang Penjaringan, hingga pemukiman pemulung di wilayah Cilincing Tanjung Priok.
Baca Juga: Mengenal Asal Usul Nama Banten, Pusat Kerajaan Islam dan Negeri para Jawara
“Dari kunjungan itu warga mengeluhkan tentang sulitnya mendapatkan akses bantuan sosial dari pemerintah. Kondisi tersebut, karena tidak adanya identitas kependudukan yang dimiliki warga telantar,” kata Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Idit Supriadi Priatna, dikutip KabarBanten.com dari kemensos.go.id.
Baca Juga: Heboh! Beredar Proyek Rp169 Miliar di Pemprov Banten Lewat Penunjukan Langsung, Begini Faktanya
Akibatnya, mereka sulit mendapatkan identitas kependudukan karena sebagian besar warga marjinal/telantar tidak memiliki tempat tinggal tetap/unregister. Terbukti, beberapa warga telantar yang ditemui Risma tinggal di kolong jembatan, ada juga yang tidur di pinggir jalan.
Baca Juga: Dirikan 100 Posko di Banten, Operasi Penegakan Hukum Dibahas di Rapim TNI - Polri, Pendekar Banten Beraksi
Menurut, Kemensos akan terus menyisir kaum marjinal untuk bisa mengakses layanan perekaman data kependudukan. Upaya tersebut, kata dia, merupakan hak mereka dan Kemensos bersama LKS mengawal proses perekaman data kependudukan hingga tuntas.
Baca Juga: Irna-Tanto Segera Disahkan Jadi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Terpilih, Ini Tahapan Hingga Pelantikan
"Kedepan, ketika mereka sudah punya KTP akan memudahkan mereka mendapat bantuan dari pemerintah, tidak hanya bantuan dari Kemensos tapi dari kementerian/lembaga lain yang mensyaratkan harus memiliki KTP," katanya.
Model perekaman data bagi warga marjinal/telantar ini akan diterapkan juga oleh Balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos yang berada di daerah.
Baca Juga: Gubernur Banten Balas Surat Mendagri Tolak Plh, Minta Kepala Daerah Terpilih Dilantik Tepat Waktu
"Balai Rehsos di daerah juga punya mitra-mitra seperti LKS. Balai akan melakukan koordinasi dengan LKS, Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil setempat untuk melakukan perekaman data bagi warga marjinal/telantar di daerah," ungkap Idit.
Baca Juga: Bupati Serang Kesal Angka Perceraian ASN Tinggi dan Kasusnya Didominasi dari Dinas Ini
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa pemberian identitas kependudukan ini merupakan tugas negara.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Wali Kota Serang Gagal Divaksin Hingga Menkes Termenung Gunakan Masker
"Kemensos dan Kemendagri menuntaskan perekaman bagi warga marjinal/telantar. Metodenya jemput bola, kita datangi, jika sudah ditemukan, kita kumpulkan dalam satu tempat dan kita layani untuk perekaman data," tuturnya.
Baca Juga: Langka, Kepala Desa di Lebak Ini Inisiasi Kembangkan Ternak Domba, Ini yang Dilakukan
Saat ini, kata dia, terjadi peningkatan kecocokan antara DTKS dengan data Dukcapil yang semula 83% pada 2020, kini sudah mencapai 90,3%. "Kita lakukan validasi dan verifikasi terus menerus berbasis NIK. Saat ini kecocokan DTKS dengan data Dukcapil telah mencapai 90,3%," katanya.***
