Network
KABAR BANTEN - Pemprov Banten mencatat realisasi APBD tahun anggaran 2020 atau tahun Covid-19 mencapai 94,90 persen dari total anggaran setelah perubahan senilai Rp10,7 triliun.
Angka itu naik dibanding realisasi tahun sebelumnya yang berada pada angka 89,53 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, jelang akhir masa efektif tahun anggaran pada 30 Desember, telah tercatat angka realisasi APBD 2020.
Baca Juga: Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung RI, Pandemi Covid-19 jadi Tantangan, PN Terapkan Sidang Virtual
"Hingga siang hari ini (30/12/2020) telah terhimpun prediksi realisasi penyerapan APBD 2020. Ini prediksi karena serapan selalu berubah, data masuk secara real time," ujar Rina, Kamis 30 Desember 2020.
Baca Juga: FPI Siapkan Gugatan ke PTUN Pasca Dilarang Pemerintah
Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menuturkan, adapun realisasi pendapatan daerah pada APBD 2020 adalah sebesar 97,62 persen atau senilai Rp10,2 triliun dari target Rp10,4 triliun.
Meski begitu, realisasi tersebut naik dibanding realisasibpada periode 2019 yang ketika itu berada pada angka 95,74 persen.
Baca Juga: ‘Detik Awal Detik Akhir Rumah Dunia’ Batal Digelar Gara-gara Surat Edaran Gubernur Banten
"Ini menunjukkan prestasi dan komitmen Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) dan OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya dalam menjaga realisasi pendapatan daerah," katanya.
Baca Juga: Asyik, Ada Wi-Fi Gratis di Taman Deduluran Kota Serang, Begini Cara Aksesnya
Sementara untuk belanja daerah, dari total alokasi setelah perubahan Rp10,7 triliun telah terserap Rp10,17 triliun atau mencapai 94,90 persen.
Dibandingkan tahun anggaran 2019, realisasi belanja daerah mengalami peningkatan.
Baca Juga: Paripurna Hasil Reses, DPRD Pandeglang Terapkan Protokol Kesehatan Cegah Penyebaran Covid-19
"Pada tahun anggaran 2019 serapan belanja daerah 89,53 persen. Jadi capaian atau realisasi di tahun ini lebih baik," katanya.
Menurutnya, serapan belanja yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa aspek.
Di antaranga adalah besarnya porsi belanja modal akibat refocusing karena pandemi Covid-19. Anggaran yang digeser diperuntukkan bagi kegiatan yang pasti dilaksanakan.
Baca Juga: Libur Tahun Baru 2021 di Anyer, Wisatawan tak Wajib Bawa Hasil Rapid Tes Antigen Covid-19, Tapi..
"Kalau saya melihat dari data ini kenaikan belanja, belanja tidak langsung ini kita sekarang push di belanja modal yang lebih. (Realisasinya sampai) 90,17 persen untuk belanja modal. Sementara untuk realisasi fisik 98 persen.
Terjadi spare antara keuangan dan fisiknya karena itu nanti menjadi retensi kewajiban pemprov dalam masa pemeliharaan," tuturnya.
Baca Juga: Politisi dan Senator Doakan Kesembuhan Aa Gym dan Syekh Ali Jaber
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, serapan belanja daerah yang mencapai 94,90 persen sudah maksimal.
Sebab, rata-rata serapan belanja daerah hanya berada di angka 87 hingga 90 persen. "Ini sudah bagus, sudah maksimal," ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu menegaskan, tak mungkin serapan belanja daerah mencapai 100 persen. Sebab dalam proses pelaksanan kegiatan selalu ada yang namanya efisiensi.
Baca Juga: Positif Covid-19, Syekh Ali Jaber: Saya Jarang Bertemu Siapa-siapa
"Misal kita lelang nilai, sekian kan ada penawaran, enggak segitu juga nanti nilai pengerjaannya. Dari situ ada efisiensi. Hasil efisiensi dimasukan ke silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) untuk digunakan di tahun anggaran berikutnya," tuturnya.***
