Network
KABAR BANTEN – Pemprov Banten diserang Covid-19, dengan jumlah pejabat positif Cobvid-19 mencapai sepuluh orang. Mereka adalah pejabat eselon II atau setingkat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)yang terpapar Covid-19 dengan kondisi berbeda-beda. jumlah itu, belum termasuk pejabat di tingkat bawahnya atau eselon II dan IV.
Mulai dari mengalami Gejala Ringan, ada yang mendapatkan perawatan di rumah sakit, hingga meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para pejabat eselon II yang terpapar Covid-19 tersebut adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nana Suryana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) almarhum M Husni Hasan.
Selanjutnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti, dan Kepala Inspektorat E Kusmayadi. Kemudian, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Beni Ismail, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mahdani.
Berikutnya Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Gunawan Rusminto, Kepala Dinas Perhubungan Tri Nurtopo, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Nurhana, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Soerjo Soebiandono.
Menurut Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji H, seluruhnya terpapar dari klaster perkantoran."Klaster perkantoran, ada satu yang kena akhirnya dia tertular," kata kepada KabarBanten.com, pada Kamis 11 Februari 2021.
Dari pejabat yang terpapar Covid-19, sebagian telah sembuh dan kembali melaksanakan tugas. Mereka antara lain Kepala BPKAD Rina Dewiyanti, Kadinsos Nurhana, Inspektur Kusmayadi.
Sedangkan enam orang dirawat di rumah sakit, sementara sisanya bergejala ringan dan hanya menjalani isolasi mandiri.
Baca Juga: Menkes Termenung Gunakan Masker, Di Saat 1 Juta Nakes Sudah Divaksin Covid-19, Ada Apa Ya?
Pejabat yang menjalani isolasi mandiri yaitu Mahdani, Gunawan Rusminto, Beni Ismail dan Soerjo Soebiandono. Meski Banten saat ini bebas zona merah Covid-19, namun peningkatan kasus Covid-19 tercatat mencapai lebih dari 200 per hari.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan perubahan-perubahan, dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19.
Menurut dia, peranan utama bupati dan wali kota hingga kepala desa atau lurah, harus memiliki rasa tanggung jawab kepada negara dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.
Baca Juga: Dosen Untirta Abdul Hamid Meninggal, Ketua DPRD Kabupaten Serang Berduka dan Kenang Hal Ini
PSBB kurang efektif karena mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang sudah menjadi dinamika dan tradisi masyarakat. Kasus Covid-19 terus mengalami kenaikan.
Baca Juga: Tragis! Kebakaran di Lebak Makan Korban Jiwa, Kakek Selamat Pakai Tongkat, Nenek Kena Stroke Tewas Terjebak
"Yang mengagetkan, sekarang muncul klaster-klaster keluarga. Ada keterbatasan untuk karantina di rumah. Sehingga pemerintah perlu menyediakan ruang karantina untuk tempat singgah,"kata pria yang biasa disapa WH, dalam akun instagramnya @wh_wahidinhalim.***
