Network
Baca Juga: 86 Jabatan Kosong, Wali Kota Cilegon Isyaratkan Segera Mutasi dan Rotasi
Menurut dia, penghidupan yang berkelanjutan akan terjadi bila masyarakat mampu menghadapi dan pulih dari tekanan serta guncangan.
"Seperti mengelola dan menguatkan kemampuan, kepemilikan sumber untuk kesejahteraan masyarakat saat ini maupun mendatang," tuturnya.
Tahun ini, dia mengungkapkan, Kota Cilegon mendapatkan dana bantuan masyarakat (BPM) infrastruktur livelihood atau penghidupan sebesar Rp700.000.000.
Dialokasikan untuk pembangunan gerai atau galeri UMKM di Kelurahan Mekarsari.
Proses konstruksinya pun sepenuhnya dilakukan secara swakelola melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat.
"Dimana sesuai dengan harapan dari program untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 melalui kegiatan padat karya," ujar Adi.
Baca Juga: Penanganan Limbah Plastik, Ketua Forum Rektor Indonesia: Harus Ditangani dari Hulu ke Hilir
Perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten Shesia Vinasha menjelaskan, dalam keberlanjutan penanganan kumuh ada tiga aspek yang perlu diperhatikan.
"Pertama keberlanjutan Kelembagaan, keberlanjutan pendanaan, dan keberlanjutan infrastruktur. Hal itu penting dalam menangani kawasan kumuh di berbagai daerah, termasuk Kota Cilegon," katanya.
