Network
Kemudian kata Ajat, Bawaslu Banten melibatkan masyarakat dalam pengawasan pasrtisipatif. Sebab menurutnya partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan politik uang.
"Apabila masyarakat menemukan praktek politik uang agar juga berani melaporkan kepada Bawaslu dengan bukti-bukti yang cukup,” tegasnya.
Meskidemikian menurutnya keterlibatan masyarakat dalam konteks pencegahan dan pengawasan politik uang harus juga didukung pemangku kepentingan, melalui political will pemangku kepentingan baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan tim sukse serta pemerintah daerah untuk bersama-sama menjadikan Pemilu dan pemilihan tahun 2024 bebas dari politik uang.
“Dalam konteks pengawasan politik uang, Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan politik uang dengan melibatkan semua jajaran pengawasan disemua tingkatan. Bawaslu akan melakukan penindakan apabila terdapat temuan dan laporan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran politik uang, sebagai upaya menciptakan efek jera dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menindak pelanggaran politik uang,” tegasnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakuk kunjungan kelembagaan pada stakeholder di tingkat Provinsi Banten, baik pemerintah, aparat penegak hukum, pimpinan parpol, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan agama dan unsur masyarakat sipil lainnya.
“Dalam rangka menyampaikan titik kerawanan ini sekaligus meminta komitmen untuk melakukan mitigasi pencegahannya. Kategori kerawanan akan kami jadikan sebagai early warning untuk meningkatkan kewaspadaan lebih baik agar pada pelaksanaan Pemilu sampai pilkada nanti,” katanya.***
