"Untuk biaya penambahan TPS dan biaya alat pelindung diri yang dibutuhkan itukan akan dipenuhi oleh APBN," katanya.
Terkait variasi jumlah kekurangan kabupaten/kota, kata dia, karena masing-masing memiliki standar pelaksanaan protokoler yang berbeda. Misalnya untuk rapid test, ada yang melaksanakan satu kali dan juga yang lebih. "Itukan beda beda angkanya," tuturnya.
Ia tak mengetahui berapa nilai kekurangan yang akan dipenuhi APBN. Jika tak seluruhnya, pihaknya akan kembali melakukan pencermatan terhadap anggaran hibah APBD yang diterima kabupaten/kota.
"Kira-kira anggaran mana yang tidak perlu, segala macam. Cuma kita sudah menghemat banyak juga kota/kabupaten. Dari hasil pencermatan kan kaya rapat, perjalanan dinas, sosialisasi, kita lihat nanti mana lagi yang harus kita kurangi. Pada intinya pada kondisi apapun kita harus tetap siap melaksanakan tahapan pilkada di Provinsi Banten," tuturnya. (SN)*