Network
Data tersebut menunjukkan minimnya tenaga Kesehatan yang tersebar di wilayah Indonesia, sehingga yang menjadikan salah satu alasan pemerintah dalam mengalihkan tenaga non – ASN menjadi tenaga PPPK.
Beberapa provinsi dengan jumlah tenaga Kesehatan (nakes) terendah terdapat di provinsi Kepulauan Riau (19.778), Bengkulu (18.041), Maluku (16.810), Kepulauan Bangka Belitung (13.972) dan Papua Barat (12.185).
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Serang Sebut Penghapusan Honorer Akan Menambah Angka Pengangguran di Daerah
Sedangkan, nakes dengan jumlah tertinggi terdapat di provinsi Jawa Barat (247.700), Jawa Tengah (262.097), Jawa Timur (236.663), DKI Jakarta (182.130), Sumatera Utara (91.215).
Tenaga non-ASN Kesehatan yang diprioritaskan menjadi tenaga ASN PPPK meliputi, tenaga non – ASN yang sesuai dengan Perpres 38/2020.
Bekerja pada fasilitas Kesehatan milik pemerintah di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan status non – ASN, latar belakang minimal D3 kesehatan, sudah terdata dalam SISDMK per 1 April 2022, memiliki STR aktif untuk jenis jabatan fungsional Kesehatan sesuai ketentuan dalam Kepmerpan- Rabiro 98C/ 2021 dan SIP, diusulkan peemrintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Akan Dihapus, Pemkot Serang Usulkan Honorer Diangkat Jadi PPPK
Tenaga non – ASN saat ini yang telah mendaftar sebagai tenaga PPPK sekitar 200 ribu, perawat (102.521), bidan (72.176), dokter (11.075).
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, tak lain hanya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan tenaga honorer yang hingga saat ini masih berstatus non – ASN.
Selain itu juga untuk meratakan jumlah per wilayah di Indonesia khususnya bagi tempat – tempat yang kekurangan tenaga Kesehatan.***
